JAKARTA-DPR.GO.ID-Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi menyampaikan, perlu ada pengecualian pada tenaga kesehatan (nakes) yang terjun langsung dalam penanganan Covid-19 dari pengurangan insentif maupun pemotongan lainnya yang disebabkan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Saya meminta pemerintah menganulir keputusan mengurangi pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan,” ucap Intan dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Kamis (4/2/2021).
Akhirnya, pengurangan insentif kepada nakes yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19 dibatalkan setelah munculnya berbagai pergolakan terhadap kebijakan tersebut.
Intan menekankan agar pemerintah memastikan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan harus tepat sasaran, yakni para nakes dan dokter yang bersentuhan langsung pada pasien Covid-19, baik itu berinteraksi maupun merawat.
“Dengan kata lain, bukan seluruh dokter yang praktek atau dokter yang tidak menerima pasien Covid-19 tapi menerima insentif,” terang politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu.
Intan juga menambahkan bahwa insentif tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan para nakes yang menangani pasien Covid-19 selama ini.
“Pemotongan tunjangan kepada tenaga medis dan dokter di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di puskesmas, rumah sakit, hingga petugas laboratorium tidak boleh dilakukan,” tandas Intan.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 yang ditandatangani 27 April 2020 kemarin menjelaskan insentif per orang per bulan bagi dokter spesialis sebesar Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, tenaga medis lainnya sebesar Rp5 juta.
Kemudian, jumlah insentif tersebut sempat berubah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-65/MK.02/2021 dengan rincian besaran insentif per bulan tiap orangnya yakni Rp7,5 juta untuk dokter spesialis, Rp6,250 juta untuk PPDS, Rp5 juta untuk dokter umum dan gigi, Rp3,750 juta untuk bidan dan perawat, serta Rp2,5 juta untuk tenaga kesehatan lainnya.