Dengan demikian, diperlukan peran pemerintah pusat bukan hanya terkait perbaikan tetapi juga pemeriksaan, dan penindakan hukum terhadap industri yang terbukti melakukan pencemaran dengan membuang limbah.

“Saya paham dalam regulasi sungai dapat jadi tempat pembuangan limbah tapi tentu dengan harus di bawah baku mutu yang jadi patokan, izin Lingkungan Amdal, dan sarana IPAL,” tuturnya.

Intan mengaku memiliki data 19 perusahaan yang diduga menjadi penyebab tercemarnya Kali Bekasi ini. Untuk itu, dia mengusulkan agar ke-19 perusahaan ini dipanggil ke DPR.

“Saya memiliki dokumentasi bahwa kalau hujan, perusahaan ini membuang limbah ke Kali Bekasi. Namun Pemkot Bekasi tidak berbuat apa-apa karena ujungnya berada di Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Selain perosalan Kali Bekasi, Intan juga mendesak pemerintah pusat segera memperbaiki tanggul sheet pile yang ambruk di bantaran Kali Bekasi. Perbaik¬an kerusakan tanggul sheet pile di Cipendawa merupakan tanggung jawab BBWSCC yang berada di bawah Kementerian PUPR.

“Jika tidak, permukiman di sekitar kali tersebut dikhawatirkan akan kembali terendam jika mendapat banjir kiriman dari hulu,” pungkasnya.