Jelang memasuki bulan puasa dan lebaran Idul Fitri tahun 2022 Anggota Komisi VI DPR RI dari Intan Fauzi mendorong pemerintah agar melakukan intervensi harga pangan serta menggelar operasi pasar. Itu untuk menstabilkan harga pangan yang terus menaik beberapa hari terakhir ini.
Seperti diberitakan, jelang memasuki bulan Puasa atau Ramadhan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok masih melambung tinggi di pasar. Selain langka, minyak goreng kemasan premium hingga kini naik 5,70 persen menjadi Rp24.400 per liter.
Tak hanya itu, harga cabai rawit merah juga mengalami kenaikan 20,56 persen dengan harga saat ini mencapai Rp81.500 kg. Harga bawang putih dan bawang mereah juga terus mengalami kenaikan.
“Jelang memasuki bulan suci Ramadan dan Lebaran, pemerintah sejatinya melalukan intervensi harga pangan,” kata Intan pada Lintas Parlemen, Jakarta, Senin (14/3/2022).
“Pemerintah juga perlu menggelar operasi pasar dengan berkoordinasi secara efektif dan efisien dengan pihak terkait agar ketersediaan pasokan kebutuhan pangan jelang puasa dan lebaran di tahun 2022 ini terjaga dengan baik sehingga tak terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi di pasar,” sambung Intan.
Pada kesempatan itu, Intan juga mengungkapkan, bila pemerintah tak segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah harga kebutuhan pokok tersebut. Maka, bisa berdampak pada infalasi yang akan ikut naik pula.
“Pemerintah kita ini harus menyusun kembali kebijakan pada perbaikan sistem data kebutuhan nasional tiap tahunnya. Bagi kita di DPR, ini penting sebagai monitoring akurasi distribusi pangan dengan angka realisasi impor yang dilakukan pihak pemerintah. Jangan sampai perusahaan yang dipercaya pemerintah melakukan impor, tetapi realisasinya sangat rendah,” terang Intan.
Intan menyampaikan, ketergantungan pada kebijakan impor pemerintah penyebab harga pangan tidak bisa terkendali, terus menaik. Untuk itu, ia berharap ketergantungan pada impor pangan segera ditinjau ulang.
“Kita masih sangat bergantung pada komoditas impor, gara-gara itu harga pangan mengikuti fluktuasi harga internasional dan kurs rupiah. Tentu harga juga bergantung pada kebijakan negara asal bahan tersebut sebagai pengekspor,” papar Intan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut terus terulang, Intan mengusulkan pada pemerintah menggelar mitigasi berulang agar tak terjadi kelangkaan pasokan pangan di tiap tahunnya. Intan meminta pemerintah bisa mengandalkan teknologi pertanian dari hasil petani dari hasil panen mereka.
“Kita perlu tingkatkan penggunaan teknologi pertanian agar penyimpanan atau cold storage komoditas pangan kita tahan lama bisa menjadi buffer stock,” ujar politisi perempuan itu asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI ini.
Alasan itu pula Intan berharap pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperbaiki tata niaga pangan di dalam negeri bisa dikendalikan dengan baik dan harga pangan tidak melambung tinggi lagi.
“Kalau begini terus, Kemendag perlu segera hadir memperbaiki tata niaga pangan kita. Sebab, jika kita dilihat bahwa akar persoalan ini ada di hulu dan itu harus segera dituntaskan agar masyarakat tak terbebani lagi harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun,” jelas Intan. (HMS)
lintasparlemen.com
