Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya Intan Fauzi,
Anggota DPR RI 2019-2024
Dapil Kota Bekasi & Depok

Waspadai Cluster Perkantoran Penyebaran Covid-19

Hj Intan Fauzi, SH, LL.M
Anggota DPR RI, Dapil Kota Bekasi dan Depok

Klaster perkantoran pemerintah dan Kantor Kementerian terutama Kementerian Kesehatan bahkan ditenggarai sebagai salah satu penyumbang kasus tertinggi.

Terbentuknya klaster perkantoran dalam penularan COVID-19 bukan soal tempat kerjanya saja. Tapi juga mobilisasi pegawai dari rumah ke tempat kerja juga menjadi faktor mudahnya seseorang terpapar virus korona.

Semestinya, Kantor Kementerian Kesehatan harus menjadi panutan bahkan menjadi prototype mitigasi penyebaran covid-19.

Kantor Kemenkes harus betul-betul menjadi contoh. Penyebaran Covid-19 bisa dihindari dengan protokol kesehatan yang ketat.

Karena itu, karyawan Kemenkes harus menjadi role model upaya memotong mata rantai penyebaran virus mematikan ini.

Untuk itu, saya kira, cluster kantor pemerintah harus diwaspadai dan diawasi ketat. Kelalaian menerapkan protokol kesehatan bisa berakibat fatal.

Saat ini, dari kluster perkantoran sudah ada lebih dari 5 orang kepala daerah dan pejabat publik yang meninggal karena COVID-19.

Untuk itu, saya kira, semua pihak, baik yang ada di perkantoran maupun dalam perjalan pergi dan pulang, untuk betul-betul diawasi secara ketat agar tidak terjadi penularan dan ditularkan dari kluster lainnya.

Salah satu penyebab tingginya angka kematian covid-19 ini dipicu sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap protokol kesehatan.


Masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid ini agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktifitas kesehariannya.

Hal ini bukan hanya untuk keselamatan diri mereka sendiri tetapi juga bagi orang-orang disekitar.


Jadi, disiplin menerapkan protokol kesehatan mutlak diperlukan.

Terbaru

Sanksi Sosial dan Efek Jera

Hj Intan Fauzi, SH, LL.MAnggota DPR RI, Dapil Kota Bekasi dan Depok Salah satu sanksi yang tercantum dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang

RUU Omnibus Law Harus Menomorsatukan Buruh

Pemerintah telah merancang RUU Omnibus Law Lapangan Kerja. Rencananya, RUU ini merupakan regulasi sapu jagat yang akan mengintegrasikan dan menyelaraskan banyak UU di ranah tenaga