JAKARTA-Menghadapi bencana banjir yang bisa muncul di musim penghujan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan seluruh Kepala Balai Besar untuk siaga antisipasi banjir.
Kesiagaan personil dan peralatan diperlukan agar penanganan darurat ketika terjadi bencana dapat direspon dengan cepat.
“Memasuki musim hujan, Kepala Balai agar tidak meninggalkan wilayah tugasnya tanpa seijin Menteri,” ujar Menteri Basuki. Untuk antisipasi banjir kementerian PUPR telah menyiagakan Posko Siaga di 34 Balai Besar Wilayah Sungai dan 1 Posko Pusat.
“Seluruh Balai Besar juga telah melakukan penelusuran terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 km. Di mana dari hasil penelusuran itu diketahui sepanjang 42,11 Km dalam kondisi kritis. Namun demikian telah ditangani dengan pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan sepanjang 30 km,” jelas Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi.
Bencana banjir juga kerap mengakibatkan jalan cepat berlubang, tanah longsor hingga jembatan putus akibat tingginya debit air. Oleh karenanya pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk menyiagakan personil, material dan sejumlah alat berat seperti excavator di lapangan.
Pembangunan Bendungan
Pembangunan 65 bendungan salah satunya bertujuan untuk antisipasi banjir. Dari 49 bendungan baru, dua bendungan khusus dibangun untuk mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Jawa Barat.
Menteri Basuki menyatakan, masih banyak Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum mempunyai bendungan, sehingga masih terdapat potensi dan risiko banjir ketika terjadi curah hujan tinggi. “Tanpa ada penampungan air, kita tidak bisa mengatur debit air. Sebagai contoh di Kota Manado pernah terjadi banjir besar, salah satunya karena belum ada bendungan. Karenanya kita sedang bangun Bendungan Kuwil Kawangkoan,” kata Menteri Basuki.
Pada tahun ini Kementerian PUPR menargetkan 8 bendungan untuk antisipasi banjir yang akan selesai secara bertahap. “Bendungan tersebut meliputi Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur (NTT), Mila di Nusa Tenggara Barat (NTB), Gondang dan Logung di Jawa Tengah. Kemudian Sei Gong di Batam, Sindang Heula di Banten, Passaloreng di Sulawesi Selatan, serta Bendungan Kuningan di Jawa Barat,” kata Menteri Basuki.
Sementara Dirjen SDA Hari Suprayogi mengatakan, dari delapan bendungan tersebut masih ada dua bendungan yang mengalami kendala sosial. Diantaranya pembebasan lahan pada Bendungan Passaloreng di Sulawesi Selatan dan Bendungan Kuningan di Jawa Barat. “Kalau konstruksinya bisa selesai tahun ini. Tetapi tidak hanya konstruksinya namun juga harus bisa dilakukan penggenangan,” terangnya.
Walaupun demikian, menurutnya, Kementerian PUPR terus mengupayakan percepatan penyelesaian lahan tersebut agar kedua bendungan tersebut dapat segera diresmikan sehingga antisipasi banjir bisa berjalan lebih efektif.
