DEPOK-Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Intan Fauzi menyalurkan aspirasi untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warga Depok, melalui Program Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal tersebut ditandai dengan serahterima buku tabungan penyaluran BSPS kepada penerima manfaat.
Seperti, Rabu (21/8), Intan menyerahkan secara simbolis Buku Tabungan kepada Warga Pasir Putih di Aula Lantai 2 Kantor Kelurahan Pasir Putih, Sawangan. “Ini adalah aspirasi untuk warga Kota Depok berupa program BSPS,” kata Intan Fauzi.
Penerima bantuan itu yang rumahnya tidak layak huni, dibantu sebesar Rp17,5 juta per unit.
Ia pun bersyukur untuk APBN Tahun Anggaran (TA) 2019, dirinya bisa membawa 1500 unit RTLH, dengan rincian 751 unit untuk Kota Depok, kemudian Bekasi 749 unit.
“Hari ini serahterima buku tabungan untuk Kelurahan Pasir Putih 20 RTLH dan Kelurahan Kedaung 30 RTLH, Kecamatan Sawangan. Sebelumnya, di Kelurahan Meruyung 15 RTLH dan Kelurahan Grogol 30 RTLH, Kecamatan Limo dan ini terus berlanjut,” katanya.
Dia mengungkapkan, memang proses tersebut tidak mudah. Karena setelah diajukan ke Kementerian PUPR, harus dilakukan verifikasi, baik verifikasi lapangan maupun administrasi.
Sehingga, penerima manfaat program tersebut tepat sasaran dan tidak ada sengketa dikemudian hari. “Kan kita menyasar ke masyarakat berpenghasilan rendah (BMR) dan alas hak tanahnya pun harus jelas,” paparnya.
Menurut Intan, saat ini untuk memiliki rumah yang layak itu berat kondisinya. Karena, dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi.
Terlebih, dari kebanyakan penerima manfaat program BSPS TA 2019 kebanyakan sudah sepuh dan kesehatannya menurun. “Artinya tidak ada lagi pendapatan yang memadai. Sehingga, mereka layak kita bantu,” terangnya.
Sebagai wakil rakyat yang ada di Komisi V DPR RI dengan mitranya Kementerian PUPR, Intan mengaku berkewajiban membawa APBN, berupa bantuan aspirasi dari masyarakat untuk kembali ke Dapil. Sebab, dari beberapa kali reses, masyarakat punya kebutuhan yang banyak.
Namun, sambung Intan, program BSPS ini merupakan untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer, yakni kebutuhan papan atau rumah. Sebab, jika sudah memiliki rumah yang nyaman, akan membawa dampak positif untuk keluarga tersebut.
“Karena banyak rumah yang belum memiliki MCK, sanitasi, sirkulasi udaranya yang tidak baik,” ujarnya.
Ia berharap, warga penerima manfaat benar-benar merealisasikan pembangunannya dengan baik sekaligus menjadi stimultan bagi warga sekitarnya untuk membantu pembangunan RTLH tersebut.
“Karena tidak ada potongan sama sekali. Rp17,5 juta itu, rinciannya untuk tukang Rp2,5 juta, sedangkan Rp15 juta untuk bahan bangunan. Penerima manfaat sendiri, tidak bisa menerima atau mencarikan uang cash. Saya berharap program ini benar-benar bermanfaat untuk mereka,” pungkasnya.
Sementara, Pelaksana Teknis PPK Rumah Swadaya Wilayah 2 Kementerian PUPR, Kasdalih mengatakan, kegiatan ini merupakan sosialisasi. Seluruh penerima manfaat harus bersyukur, karena dari pendataan sejak 2018, akhirnya saat ini dapat terealisasi.
“Di kelurahan Pasir Putih ini berupa peningkatan kualitas. Pemberi BSPS ini adalah Kementerian PUPR berdasarkan aspirasi dari ibu Intan Fauzi selaku Anggota Komisi V DPR RI,” kata Kasdalih.
Ia mengungkapkan, mekanisme pencairannya dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama Rp7,5 juta dan tahap kedua Rp7,5 juta. Kemudian, ketika progres pembangunannya sudah mencapai 30 persen, penerima manfaat bisa langsung mencairkan untuk tahap kedua.
Dengan adanya Program BSPS ini, sambung Kasdalih, diharapkan dapat menumbuhkan gotongroyong. Sebab, untuk membangun rumah dengan nilai Rp17,5 juta tentu tidak cukup. Untuk itu, butuh swadaya, karena semangat Program BSPS ini sifatnya simultan.
“Tapi, dengan anggaran yang ada harus dimaksimalkan melalui swadaya. Saya meminta agar penerima manfaat tetap mengecek nota dari toko bahan bangunan dan administrasi lainnya. Karena nantinya akan ada pemeriksaan,” tandasnya.
