BEKASI-Anggota DPR RI, Hj Intan Fauzi, SH, LL.M siap memperjuangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung kegiatan serta program Majelis Taklim.
Hal ini penting mengingat peran Majelis Taklim sangat besar sebagai salah satu potensi yang dapat dieskalasi menjadi kekuatan besar dalam rangka pembinaan masyarakat.
“Saya mewacanakan pentingnya anggaran pemerintah untuk Majelis Taklim. Hal ini karena saya melihat kegiatan Majelis Taklim ini sangat banyak sekali. Kalau ustazahnya ikut berjuang mencari dana, betapa sulitnya Majelis Taklim ini meskipun saya akui itu bagian dari jihad dan syiar agama,” ujar Intan.
Wakil Rakyat Kota Bekasi dan Kota Depok ini melihat tantangan yang dihadapi Majelis Taklim sangat besar.
Salah satu diantaranya soal dana (anggaran) yang sangat terbatas.
Minimnya dukungan dana ini membuat program kerja Majelis Taklim belum maksimal meskipun program ini bermuara pada kemaslahatan umat dan masyarakat.
Karena itu, Intan berkomitmen membawa persoalan ini ke tingkat DPR untuk dicari jalan keluarnya.
“Kenapa selalu keluhannnya untuk operasional, transportasi dll karena memang tidak ada nomenklaturnya atau anggarannya. Kalau tidak ada anggarannnya kan bisa dibuat karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dan itu tugas saya yang memang diamanatkan oleh konstitusi,” jelas Caleg Dapil Jabar VI ini.
Caleg DPR RI Nomor Urut 2 ini mengaku pentingnya dukungan dana bagi kegiatan Majelis Taklim ini berdasarkan pengalaman saat melakukan door to door satu wilayah ke wilayah yang lain, baik di Kota Bekasi maupun Kota Depok.
Dari hasil pengalamannya ini, Intan mengaku peran yang diemban Majelis Taklim ini sangat besar sehingga perlu sokongan anggaran dari pemerintah.
“Apa yang saya sampaikan adalah keinginan saya. Bahwa perlu anggaran untuk Majelis Taklim ini,” ucap Mantan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.
Namun demikian, Ketua DPP PAN ini mengaku mekanisme pembahasan anggaran di DPR tidak mudah. Prosesnya bisa panjang bisa pendek.
“Karena ini baru sebatas wacana. Tentu saya akan bicarakan ini di fraksi, di DPP PAN dan DPR. Prosesnya tentu tidak sederhana sampai menjadi hak inisiatif DPR atau pemerintah. Kalau dibilang pendek ya bisa juga. Kalau langsung direspon positif oleh pemerintah atau DPR maka langsung di bahas,” jelasnya.
Bendum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) ini mengaku percepatan pembahasannya di DPR tergantung dorongan dari masyarakat dan kelompok Majelis Taklim ini.
Untuk itu, Intan meminta Majelis Taklim dan masyarakat untuk terus menyuarakan ini melalui media masa sehingga bisa menjadi perhatian DPR dan pemerintah.
“Ini adalah bagian dari perjuangan kita bersama. Kalau wacana ini didukung penuh oleh ibu-ibu Majelis Taklim, Insya Allah saya akan menyuarakan itu di DPR nanti. Kebetulan saya diamanatkan menjadi dewan yang bisa menyuarakan aspirasi. Saya termasuk berada didalam untuk merumuskan kebijakan itu,” pungkas wanita peraih Gelar Master Hukum dari Faculty of Law, University of Nottingham, England-UK ini
