Capaian itu tentu bukan sesuatu yang baik. Pemerintah harus melakukan upaya nyata guna mendongkrak daya beli masyarakat yang kian anjlok.

Salah satu langkah menopang daya beli masyarakat adalah melalui penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya sehingga menyerap banyak tenaga kerja.

“Sekarang PNS tidak banyak menyerap tenaga seperti dulu, konstruksi pun sama karena banyak menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jika tidak maka pengangguran akan bertambah,” ujar Pengusaha Property sekaligus Pengurus Real Estat Indonesia (REI) DKI, Intan Fitriana Fauzi, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11).

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja baru sangat diperlukan. Hal itu dinilai sebuah keharusan yang perlu dilakukan pemerintah jika ingin daya beli masyarakat membaik.

“Jangan hanya berharap pengangguran kita bekerja menjadi Go-Jek semua? Mungkin efektif, tapi tidak untuk jangka panjang. Lalu, bagaimana pula dengan pengangguran terpelajar? Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah,” tambahnya.

Selain berupaya menaikan daya beli masyarakat, pemerintah, jelas Intan, juga harus menjaga daya tahan dunia usaha. Langkah ini penting agar para pengusaha bisa bertahan sehingga dapat keluar dari situasi sulit yang dihadapinya saat ini.

“Jika daya tahan dunia usaha dan masyarakat terjaga maka pada gilirannya mampu menghidupkan roda perekonomian dengan menyerap produk-produk industri yang dihasilkan para pengusaha,” tuturnya.

Tak hanya itu, selain memperluas realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), pemerintah juga harus mempercepat realisasi pemberian dana stimulus yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja, termasuk untuk membiayai proyek infrastruktur yang hasilnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Saya kira, yang perlu dilakukan saat ini, memberikan insentif dan stimulus kepada dunia usaha, terutama di sektor padat karya,” terangnya.

Hal ini tegas Intan sangat penting agar roda perekonomian rakyat bergerak. “Jadi, pemerintah harus lebih mementingkan nasib rakyat banyak. Kalau bisa ada program padat karya yang bisa menampung banyak pekerja,” terangnya.

Meski demikian, dia mengaku, program semacam ini sebetulnya telah dijalankan pemerintahan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Hanya saja, PKH kurang bersifat umum atau hanya menyasar kelompok kecil saja. (ed)