JAKARTA-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan melantik lima orang anggota baru MPR melalui pengganti antar waktu (PAW).
Kelima anggota baru yang dilantik itu adalah Intan Fitriana Fauzi SH, LLM dari Fraksi PAN, Zairina dari Fraksi Hanura, Zuhdi Yahya dari Fraksi PDI Perjuangan, Didi Irawadi Syamsudin dari Fraksi Demokrat, dan Evi Fatimah dari Fraksi PKB.
“Kami atas nama Pimpinan mengucapkan selamat datang dan bekerja di MPR”, ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Selasa (24/7).
Zulkifli yang melantik di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, mengatakan pelantikan dilakukan untuk memenuhi amanat peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata tertib MPR sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan MPR No. 6 Tahun 2018.
“Tahun 2019 merupakan tahun politik. Kita akan melaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pemilihan anggota DPD. Di tahun politik itulah kita semua harus bisa membangun kebersamaan dengan seluruh anak bangsa,” papar Zulkifli.
Zulkifli berharap, seluruh anggota MPR turut melaksanakan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia berpendapat, menjaga kebersamaan dan melakukan sosialisasi itulah yang tidak mudah ketika menjadi anggota MPR.
“Tugas kita tidak ringan. Di tahun politik nanti diharapkan anggota MPR ikut memperkokoh persatuan. Pilihan boleh beda namun merah putih kita sama, ” ujar Zulkifli.
Pria yang kerap disapa Zulhasan ini menyebutkan, visi MPR adalah menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat.
Dengan visi ini maka anggota MPR harus senantiasa berperan aktif mengajak dan bersinergi bersama seluruh komponen untuk memperkokoh ideologi, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan menegakkan demokrasi konstitusional.
Menurutnya, dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam berbagai dimensi penting untuk dicermati dengan seksama. Upaya penguatan demokrasi terasa semakin berkualitas seiring dengan penguatan peran dan partisipasi masyarakat.
Bagi Zulkifli, demokrasi bukanlah hal yang diwarisi melainkan sesuatu yang perlu dicerna melalui proses pembelajaran.
Oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan proses pendidikan demokrasi.
“Pendidikan demokrasi penting untuk dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Dari sinilah tatanan masyarakat kultural yang mampu membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, dan sikap demokrasi dalam berbagai kotenks akan terwujud,” pungkasnya.
